AD/ART

ANGGARAN DASAR KOPERASI SERBA USAHA
KARYAWAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS TRISAKTI

MUKADIMAH

Dengan rahmat Allah SWT, Kami yang bertanda tangan di bawah ini yang namanya tersebut pada bagian akhir anggaran dasar ini, berniat dan bersepakat untuk mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk Koperasi dengan syarat-syarat sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar dibawah ini:

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU


Pasal 1

(1)  Badan Usaha bernama Koperasi Serba Usaha Karyawan FTI Universitas Trisakti dengan nama singkatan KSU-KARFATI dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini Koperasi.

(2)  Karyawan FTI Usakti adalah Karyawan yang bekerja di lingkungan FTI Universitas yang bernaung di bawah Yayasan Trisakti (Akta Notaris Eliza Pondaag No. 31 tanggal 27Januari 1966),

koperasi berkedudukan di:

Kelurahan          : Grogol

Kecamatan         : Grogol

Kotamadya         : Jakarta Barat

Daerah khusus Ibukota Jakarta Raya.

(3)  Koperasi didirikan dalam jangka waktu tidak terbatas sesuai dengan tujuannya.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)  Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

(2)  Koperasi berasaskan kekeluargaan.

(3)  Koperasi melaksanakan prinsip sbb:

  1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
  2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
  3. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya modal masing-masing anggota.
  4. Kemandirian.
  5. Pendidikan Perkoperasian.
  6. Kerjasama antar koperasi.

BAB III

FUNGSI, PERAN DAN USAHA


Pasal 3

(1)  Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahtera­an ekonomi sosial.

(2)  Koperasi berperan:

  1. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masya­rakat.
  2. Memperkokoh Perekonomian Rakyat dan Koperasi sebagai ketahanan perekonomi­an Nasional dan Koperasi sebagai Sokogurunya.
  3. Berusaha untuk mewujudkan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

(3)  Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan Anggota pada Khususnya dan Masya­rakat pada umumnya.

(4)  Untuk mencapai tujuannya, maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

  1. Menyelenggarakan Usaha Simpan Pinjam Uang kepada Anggota.
  2. Pemenuhan kebutuhan barang primer maupun skunder untuk anggota.
  3. Menyelenggarakan Usaha Pengadaan Barang & Jasa seperti; percetakan, pemeliharaan dll.
  4. Mengadakan kerjasama antar Koperasi, dengan pihak lain, Perusahaan Swasta baik dalam negeri maupun di luar negeri, BUMN, KUD, dalam bidang Usaha permodalan yang saling menguntungkan.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 4

(1)  Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa.

(2)  Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.

(3)  Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:

  1. Mempunyai kemampuan penuh melakukan tindakan hukum (dewasa, tidak dalam perwalian).
  2. Bertempat tinggal di : Jakarta dan sekitarnya.
  3. Karyawan yang bekerja pada Unit FTI Usakti.
  4. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan wajib sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) AD ini.
  5. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan peraturan-peraturan Perkoperasian yang berlaku.

(4)  Setiap anggota mempunyai kewajiban:

  1. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Rapat Anggota.
  2. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang diputuskan oleh Rapat Anggota.
  3. Berpartisipasi dalam kegiatan Usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
  4. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.
  5. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 25/1992.

(5)  Setiap anggota mempunyai hak:

  1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat anggota.
  2. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau pengawas.
  3. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan Pasal 7 Anggaran Dasar ini.
  4. Mengemukakan pendapat dan saran kepada pengurus di luar atau di dalam Rapat anggota baik diminta maupun tidak diminta secara lisan atau tulisan.
  5. Mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota.
  6. Meminta keterangan mengenai perkembangan Koperasi.
  7. Mendapatkan sebagian SHU sesuai dengan tingkat partisipasi masing-masing anggota terhadap Koperasi.
  8. Mendapatkan sebagian Sisa Hasil Usaha penyelesaian.

(6)  Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam daftar Anggota Koperasi.

(7)  Seorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus:

  1. Mengajukan surat permintaan kepada pengurus.
  2. Bilamana Pengurus menolak permintaan dimaksud pada huruf a, maka Pengurus segera memberikan surat penolakannya paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya surat permintaan tersebut.

(8)  Keanggotaan berakhir bilamana Anggota:

  1. Meninggal dunia.
  2. Meminta berhenti atas permintaan sendiri.
  3. Diberhentikan oleh Universitas Trisakti.
  4. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan.
  5. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota, atau berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

(9)  Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan daftar Anggota.

(10)       Permintaan berhenti sebagai Anggota harus diajukan secara tertulis kepada Pengurus.

(11)       Seseorang yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 5

(1)  Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

(2)  Rapat Anggota diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan.

(3)  Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan peru­bahan AD/ART, pertanggung-jawaban Pengurus, Pemilihan pengurus baru, penyusun program kerja dan pelaksanaannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku lampau.

Pasal 6

(1)  Selain Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 Anggaran Dasar ini, Koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaannya mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat Anggota.

(2)  Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan atas kehendak:

  1. Pengurus.
  2. Pengawas.
  3. Atas permintaan tertulis dari minimal lebih dari 10% jumlah anggota.

Pasal 7

(1)  Pada dasarnya Rapat Anggota sah bila dihadiri lebih dari 50% jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota.

(2)  Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban Pengurus serta pengawas tentang pengelolaan Koperasi.

(3)  Hari, tanggal, waktu dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota.

(4)  Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(5)  Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

(6)  Keputusan Rapat Anggota untuk mengubah Anggaran Dasar syah bila disetujui oleh minimal 3/4 dari jumlah anggota yang hadir.

(7)  Dalam hal ini dilakukan pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak satu suara.

BAB VI

PENGURUS


Pasal 8

(1)  Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

(2)  Yang dapat dipilih menjadi pengurus ialah anggota yang memenuhi syarat-syarat sbb:

  1. Memenuhi sifat perilaku yang baik, di dalam maupun di luar Koperasi.
  2. Mempunyai wawasan yang baik, serta pengetahuan keterampilan kerja yang baik.
  3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

(3)  Masa jabatan Anggota Pengurus maksimum 2 (dua) kali berturut-turut, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya jika telah diselingi oleh masa jabatan Anggota Pengurus lainnya.

(4)  Bilamana seorang Anggota Pengurus berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka rapat Anggota Pengurus dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya.

(5)  Dalam masa transisi keanggotaan pengurus diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.

Pasal 9

(1)  Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang meliputi ketua, sekretaris dan bendahara.

(2)  Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota Pengurus hanyalah mereka yang dicatat sebagai anggota pengurus dalam daftar Pengurus.

Pasal 10

(1)  Pengurus bertugas untuk:

  1. Mengelola Koperasi dan usahanya.
  2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi.
  3. Mewakili Koperasi di hadapan dan di luar Pengadilan.
  4. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota, daftar Pengurus dan buku­-buku lainnya yang dilakukan.
  5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib dan teratur.
  6. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
  7. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya.
  8. Mengajukan Rancangan Rencana kerja dan Rancangan Rencana Anggaran Pen­dapatan dan Belanja Koperasi.

(2)  Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengangkat Manager dan Karyawan sebagai pengelola usaha Koperasi.

(3)  Tugas pokok masing-masing anggota Pengurus ditetapkan dalam Rapat Pengurus.

Pasal 11

(1)  Pengurus berkewajiban mencatat masuk dan berhentinya anggota dalam daftar anggota.

(2)  Pengurus berkewajiban mencatat dimulainya dan berhentinya pengurus.

(3)  Setiap anggota pengurus harus memberikan bantuan kepada Pengawas yang ditunjuk melaksanakan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberikan keterangan yang diperlukan serta memperlihatkan catatan pembukuan persediaan barang, alat-alat perlengkapan inventaris dan uang yang ada pada Koperasi.

(4)  Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat (6) tidak dihambat baik disengaja atau tidak disengaja oleh anggota Pengurus, Manager maupun Karyawan.

Pasal 12

(1)  Pengurus diwajibkan agar setiap kejadian penting dicatat sebagaimana mestinya.

(2)  Pengurus wajib memberitahukan pada anggota setiap kejadian penting yang mengenai jalannya Koperasi.

Pasal 13

(1)  Pengurus harus melakukan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota.

(2)  Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pemerintah tentang keadaan serta perkemkembangan organisasi dan usaha Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(3)  Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan Pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap anggota Pengawas dan Pemerintah.

(4)  Pengurus diwajibkan berusaha supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran rumah tangga, peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota lainnya diketahui dan dipahami oleh anggota.

(5)  Pengurus diwajibkan memelihara kerukunan di antara para anggota dan mencegah hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.

(6)  Perselisihan yang timbul karena hanya menyangkut kepentingan sebagai anggota harus diselenggarakan oleh Pengurus dengan jalan musyawarah.

Pasal 14

(1)  Pengurus menanggung kerugian yang diderita Koperasi sebagai akibat kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kewajibannya.

(2)  Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota Pengurus, maka kerugian tersebut ditanggung bersama oleh pengurus, akan tetapi anggota pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kelalaian tadi.

Pasal 15

(1)  Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Pengurus berwenang menggunakan fasilias sarana maupun dana yang tersedia, sesuai dengan keperluan.

(2)  Pengurus berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(3)  Pengurus berhak menerima sebagian Sisa Hasil Usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 16

(1)  Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

(2)  Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

(3)  Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sbb:

  1. Mempunyai sifat perilaku yang baik, di dalam maupun di luar Koperasi.
  2. Mempunyai wawasan yang baik terutama di bidang Pengawasan.

(4)  Pengawas terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

(5)  Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

(6)  Pengawas bertugas untuk:

  1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
  2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus dan anggota dengan tembusan kepada Pemerintah.

(7)  Untuk kepentingan Koperasi, Rapat Anggota dapat meminta jasa audit pada Akuntan Publik atau Koperasi jasa audit.

(8)  Pengawas berhak menerima imbalan jasa dan sebagian sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan rapat anggota.

(9)  Dalam masa transisi keanggotaan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.

Pasal 17

(1)  Dalam hal Koperasi mengangkat pengelola (direksi/manager) maka unsur Pengawas dapat ditiadakan atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan kebutuhan melalui Rapat Anggota. Dengan demikian fungsi pengawasan menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus.

(2)  Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan pengawasan dan/atau pe­meriksaan atas Koperasi dan juga Dewan Penasehat diharuskan merahasiakan segala sesuatu tentang keadaan Koperasi yang didapatkannya dalam melakukan tugasnya.

BAB VIII

PENGELOLAAN KOPERASI

Pasal 18

(1)  Usaha Koperasi dikelola berdasarkan prinsip perkoperasian dan prinsip ekonomi.

(2)  Pengelola Koperasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pleno Pengurus dan Pengawas.

(3)  Tugas, wewenang, tanggung jawab, gaji serta pendapatan lainnya atas pengelola dite­tapkan dalam suatu kontrak kerja.

(4)  Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bertanggung jawab kepada Pengurus.

BAB IX
DEWAN PENASIHAT


Pasal 19

(1)  Untuk kepentingan Koperasi Rapat Anggota dapat mengangkat Dewan Penasehat.

(2)  Rapat Anggota dapat mengangkat anggota atau orang bukan anggota yang mempunyai keahlian sesuai dengan kepentingan Koperasi untuk menjadi Dewan Penasehat.

(3)  Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan insentif sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(4)  Anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun rapat pengurus.

(5)  Dewan Penasehat dapat memberi saran atau pendapat kepada Pengurus untuk kema­juan koperasi baik diminta maupun tidak diminta secara tertulis.

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 20

(1)  Tahun buku Koperasi mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(2)  Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang badan usahanya.

(3)  Koperasi wajib pada setiap tutup buku menyusun laporan keuangan.

BAB XI

KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN

Pasal 21

Pada waktu kantor dibuka Pengurus dapat memberi kesempatan kepada:

(1)  Setiap anggota untuk menelaah Akta Pendirian dan Akta Perubahan tanpa biaya, dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

(2)  Anggota dan Pejabat Instansi yang berwenang untuk menelaah buku, catatan-catatan dan perhitungan keuangan serta laporan pemeriksaan tanpa biaya dan untuk men­dapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

BAB XII

MODAL BADAN USAHA KOPERASI

Pasal 22

(1)  Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

(2)  Modal sendiri dapat berasal dari:

  1. Simpanan Pokok
  2. Simpanan Wajib
  3. Simpanan Sukarela
  4. Hibah

(3)  Modal Pinjaman dapat berasal dari:

  1. Anggota
  2. Koperasi lain
  3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
  4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
  5. Sumber lainnya yang sah.

Pasal 23

Selain Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

BAB XIII
SIMPANAN ANGGOTA


Pasal 24

(1)  Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi berupa Simpanan pokok sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

(2)  Uangsimpanan pokok harus dibayar sekaligus.

(3)  Uang simpanan wajib setiap bulan dibayar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah) atau Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

(4)  Anggota memiliki hak untuk menyimpan uang di Koperasi berupa simpanan sukarela

(5)  Pada waktu keanggotaan diakhiri simpanan pokok dan simpanan wajib merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.

(6)  Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan sukarela dalam bentuk deposito, giro atau jenis lainnya atas dasar keputusan Rapat Anggota.

Pasal 25

(1)  Uang simpanan pokok dan simpanan wajib tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.

(2)  Uang simpanan sukarela dalam bentuk deposito, giro atau lainnya dapat diminta kembali sesuai dengan keputusan Rapat Anggota atau menurut perjanjian.

Pasal 26

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 4 ayat (8) Anggaran Dasar ini maka uang simpanan pokok dan simpanan wajib setelah dipotong dengan tanggungan kerugian yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian.

BAB XIV

SISA HASIL USAHA

Pasal 27

(1)  Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

(2)  Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota seban­ding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota terhadap Koperasi, serta digunakan untuk dana pendidikan, sosial, Pembangunan Daerah Kerja dan dana pengurus, pengawas, karyawan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

(3)  Sisa Hasil Usaha sesuai dengan ayat (1) tersebut di atas dibagi sesuai dengan prosentase yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

BAB XV
TANGGUNGAN ANGGOTA

 

Pasal 28

(1)  Bilamana Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka setiap anggota diwajibkan menanggung kerugian sebatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang seharusnya telah disetor oleh anggota yang bersangkutan pada koperasi serta penyertaan yang dimiliki.

(2)  Kerugian yang diderita oleh Koperasi pada akhir suatu tahun buku ditutup dengan dana cadangan.

(3)  Bilamana kerugian tersebut dalam ayat (2) tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian yang belum terpenuhi, dapat ditutup atau diperhitungkan dengan SHU tahun-tahun yang akan datang.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 29

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

(1)  Keputusan Rapat Anggota.

(2)  Keputusan Pemerintah.

Pasal 30

(1)  Dengan memperhatikan Pasal 7 Anggaran Dasar ini, maka Rapat Anggota Luar Biasa mengambil keputusan untuk membubarkan Koperasi.

(2)  Keputusan pembubaran Koperasi dimaksud diberitahukan kepada kreditur.

(3)  Selama Pemberitahuan keputusan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditur, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.

Pasal 31

Keputusan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 29 ayat 2 Anggaran Dasar ini dilakukan apabila:

(1)  Terdapat buki-bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang Koperasi.

(2)  Kegiatan yang bertentangan dengan ketertiban umum/atau kesusilaan.

(3)  Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

Pasal 32

Untuk kepentingan kreditur dan para anggota koperasi, terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

Pasal 33

(1)  Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut tim likuidasi.

(2)  Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota tim likuidasi ditunjuk oleh Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada Kuasa Rapat Anggota.

(3)  Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, tim likuidasi ditunjuk oleh Pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah.

(4)  Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan “Koperasi Dalam Penyelesaian”.

Pasal 34

Tim likuidasi mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sbb:

(1)  Melakukan segala perbuatan hokum untuk dan atas nama “Koperasi Dalam Penyelesaian”.

(2)  Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan.

(3)  Memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, Pengurus serta Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

(4)  Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta arsip koperasi.

(5)  Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiaban pembayaran yang didahulukan dari utang lainnya.

(6)  Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi.

(7)  Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota.

(8)  Membuat berita serta penyelesaiannya.

BAB XVII
PEMBINAAN


Pasal 35

(1)  Pembinaan koperasi dapat dilakukan oleh Pimpinan Universitas, Yayasan Trisakti & Pemerintah.

(2)  Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi.

(3)  Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.

B A B XVIII

SANKSI – SANKSI

Pasal 36

(1)  Setiap anggota yang melanggar pasal 4 ayat (4) huruf a,b dan c Anggaran Dasar ini dikenakan sanksi sbb:

  1. Bagi anggota yang tidak membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya 3 kali berturut-turut, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, dikenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua dan ketiga, skorsing dan pemberhentian dengan hormat.
  2. Bagi anggota yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha selama satu tahun buku, dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pem­berhentian tidak hormat.
  3. Bagi anggota yang tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha, dikena­kan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian tidak hormat.

(2)  Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengurus yang tidak melaksanakan Pasal 11 ayat (1) dan (3), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, Aggaran Dasar ini.

(3)  Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan Pengawas yang tidak melaksanakan Pasal 17 ayat (5) Anggaran Dasar ini.

(4)  Sanksi-sanksi yang tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) tidak menutup kemungkinan adanya penuntutan oleh Koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.

BABXIX

LAIN-LAIN

Pasal 38

(1)  Untuk pertamakalinya Anggota Pengurus dipilih diatara Pendiri Koperasi yang dihadiri  oleh Anggota Koperasi dalam rapat anggota.

(2)  Kepengurusan selama-lamanya satu tahun dan tidak diperhitungkan sebagai masa jabatan.

B A B XX

PENUTUP

 

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Angggaran Rumah Tangga dan Peraturan khusus yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Demikian Badan Usaha Koperasi ini didirikan pada tanggal, ……………………..

Oleh kami selaku pendiri, yang tersebut dibawah ini:

- Ir. Didien Suhardini, MSc

- Ir. Djasli Djamarus, MSCS

- Drs. Syaifudin, MS

- Ir. Kuniwati HS, MS

- Ir.Samsir Abduh, MM

- Drs. Abdul Gani

ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOPERASI SERBA USAHA KARYAWAN FTI
UNIVERSITAS TRISAKTI

PENDAHULUAN


BAB I
KEANGGOTAAN


Pasal 1

(1)  Tata cara pendaftaran anggota:

  1. Mengisi formulir pendaftaran anggota.
  2. Peryataan kesanggupan melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.
  3. Menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

(2)  Persyaratan keanggotaan disetujui oleh pengurus, dalam hal permohonan ditolak pengurus harus memberitahukan paling lambat 2 minggu setelah tanggal pendaftaran.

(3)  Melakukan pencatatan daftar keanggotaan.

(4)  Memproleh kartu anggota

Pasal 2

(1)  Keanggotaan akan berakhir jika:

  1. Anggota mengundurkan diri dengan mengajukan surat permohonan kepada pengurus.
  2. Anggota meninggal dunia dengan disertai bukti yang sah.
  3. c. Berhenti sebagai karyawan FTI Usakti.
  4. Diberhentikan sebagai anggota koperasi atas keputusan rapat anggota.

(2)  Penyelesaian administrasi bagi keanggotaan yang berakhir paling lambat diselesaikan dalam waktu 1(satu) bulan setelah persyaratan-persyaratan yang diperlukan dipenuhi.

(3)  Bagi anggota yang dinyatakan berhenti kartu anggota tidak berlaku lagi dan wajib dikembalikan kepada pengurus.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 3

(1)  Para anggota mempunyai hak:

  1. Suara yang sama dalam rapat anggota yaitu satu anggota satu suara.
  2. Mendapatkan sebagian SHU sesuai dengan tingkat partisipasi masing-masing anggota yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota.

(2)  Para anggota mempunyai kewajiban:

  1. Membantu pengembangan koperasi sesuai kemampuan masing-masing anggota.
  2. Membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

BAB III

RAPAT ANGGOTA

Pasal 4

(1)  Rapat Tahunan adalah rapat yang diadakan setiap satu tahun sekali setelah tutup buku tahun yang sama dan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal tutup buku tersebut.

(2)  Rapat anggota berwenang menetapkan:

  1. Penilaian dan pengesahan laporan pertanggung jawaban keuangan.
  2. Membuat dan mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran, dan tambahan modal.
  3. Memilih dan menetapkan pengurus baru jika masa jabatan pengurus berakhir. Mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga jika dikehendaki 3/4 dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 5

(1)  Mekanisme rapat anggota:

  1. Menyiapkan undangan rapat anggota secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat dan disertai lampiran ringkasan pertanggung jawaban.
  2. Dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota.
  3. Jika tidak memenuhi korum, maka diadakan pengulangan undangan rapat anggota secara tertulis maksimal dua kali.
  4. Apabila dalam rapat ketiga tidak memenuhi korum maka rapat dianggap sah.
  5. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  6. Jika tidak tercapai mufakat dilakukan Voting oleh pengurus dan anggotanya.

(2)  Melakukan penilaian terhadap pertanggung jawaban pengurus.

(3)  Jika laporan pertanggung jawaban disetujui maka dilakukan penghitungan sisa hasil usaha.

(4)  (SHU) yang akan dibagikan kepada anggota.

(5)  Jika laporan pertanggung jawabannya tidak disetujui maka dilakukan audit ulang oleh pengawas dan jika perlu dilakukan penggantian pengurus dalam rapat anggota berikutnya.

(6)  Menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya.

(7)  Hasil rapat dibuat notulen dan diumumkan secara terbuka kepada semua anggota.

Pasal 6

Rapat Anggota luar biasa dapat diselenggarakan apabila terjadi ha-hal sebagai berikut:

(1)  Meninggalnya salah seorang pengurus.

(2)  Salah seorang pengurus mengundurkan diri.

(3)  Salah seorang pengurus ditaruh dibawah pengampuan (curatele).

(4)  Salah seorang pengurus dijatuhi hukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(5)  Apabila terjadi kejadian yang dapat mengakibatkan berkurangnya aset koperasi atau yang mengancam keberadaan koperasi.

BAB IV

PENGURUS

Pasal 7

(1)  Jumlah anggota pengurus ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang.

(2)  Minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara

(3)  Untuk kelancaran tugas pengurus dapat mengangkat ketua unit usaha atau manajer sesuai kebutuhan.

(4)  Tugas kewajiban serta kewenangan dari masing-masing pengurus ditetapkan oleh ketua.

Pasal 8

Mekanisme pengangkatan pengurus:

(1)  Pemilihan seorang calon dilakukan secara rahasia dan bertahap.

(2)  Tahap pertama menentukan 3 bakal calon berdasarkan perolehan suara terbanyak.

(3)  Tahap kedua dilakukan pemilihan ulang untuk menentukan salah seorang dari ketiga calon berdasarkan perolehan suara terbanyak.

(4)  Ketua pengurus terpilih memilih anggota pengurusnya.

Pasal 9

(1)  Pengurus diberikan jasa yang dibebankan pada unit usaha.

(2)  Imbalan jasa kepada pengurus diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 10

Rapat pengurus adalah rapat rutin yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan yang dihadiri oleh pengurus, ketua unit usaha dan badan pengawas.

Pasal 11

Setiap rapat yang diadakan oleh pengurus harus dibuatkan notulen rapat dan disahkan oleh pengurus.

BAB V

BADAN PENGAWAS

Pasal 12

(1)  Badan pengawas wajib memeriksa keuangan dan menilai pelaksanaan tugas pengurus.

(2)  Setiap mengadakan pemeriksaan badan pengawas wajib membuat laporan hasil  pemeriksaan dan disampaikan pada ketua pengurus clan diumumkan secara terbuka.

Pasal 13

(1)  Rapat Badan Pengawas diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

(2)  Badan Pengawas dapat mengundang pengurus clan anggota lainnya jika diperlukan.

Pasal 14

Badan pengawas mendapat imbalan jasa yang dibebankan pada unit usaha.

BAB VI
PERMODALAN

Pasal 15

(1)  Modal koperasi diperoleh dari simpanan anggota.

(2)  Koperasi dapat mengusahakan modal usaha dari sumber lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan dan Hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB VII

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 16

Simpanan wajib sebagaimana dimaksudkan:

  1. dibayarkan secara teratur setiap bulan melalui potongan gaji.
  2. besarnya sejumlah Rp. 10.000,- untuk golongan III & IV, Rp. 5.000,- untuk golongan I & II.

BAB VIII
SISA HASIL USAHA

Pasal 17

(1)  Sisa hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya termasuk pajak dalam tahun buku berjalan.

(2)  Sisa hasil usaha dialokasikan berdasarkan prosentase untuk hal sebagai berikut:

  1. 35% untuk dana cadangan
  2. 10 % untuk dana pengurus dan badan pengawas
  3. 50 % untuk anggota dan diatur sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf b Anggaran Rumah Tangga ini
  4. 5 % untuk dana sosial


TIM PEMBUAT AD/ART KOPERASI KELUARGA BESAR

KARYAWAN FTI UNIVERSITAS TRISAKTI

Ketua             :

Sekretaris      :

Anggota         : -

-

-

-

-

-

Jakarta,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: